hukum
MS vs. Negara Republik Indonesia
“pemidanaan pada dasarnya bukan merupakan balas dendam ataupun memenjarakan pelaku” (Mahkamah Agung RI Putusan No 1104 K/Pid/2010) Dalam anotasi kali ini, fokus kami adalah pada alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Fokus kami tersebut didasarkan atas keprihatinan kami pada perkembangan di kalangan masyarakat luas yang memiliki persepsi bahwa setiap orang yang melakukan [...]
ET vs. Negara Republik Indonesia
Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung No. 38 PK/Pid/2009 adalah putusan terhadap Terdakwa ET (23 tahun) yang berdomisili di Bandung. Oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya akan disebut JPU), Terdakwa telah didakwa secara alternatif atas perbuatan yang disangkakan padanya. Dimana dalam dakwaan dijelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2007 sekitar pukul 21.00 WIB dengan mengendarai [...]
“Naik Terus!!!!”
Jumlah tahanan yang masuk ke Rutan (Rumah Tahanan Negara) tidak sebanding dengan jumlah tahanan yang dibebaskan atau dimutasikan ke Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Sehingga jumlah tahanan yang ada di Rutan, jumlahnya akan meningkat secara terus menerus. Hal inilah kemudian yang menyebabkan Rutan mengalami persoalan overcapacity. Sampai saat ini, belum ada penawar yang tepat untuk mengatasi persoalan [...]
Pentingnya Perumusan Masalah dalam Penelitian
JAKARTA – Salah satu etika dalam melakukan penelitian adalah jujur, mengakui, atas kelemahan penelitian yang dilakukan atau hasil penelitian yang didapatkan. Banyak hal penting yang harus ditentukan pada awal seseorang atau kelompok orang akan melakukan penelitian. Salah satunya adalah menentukan rumusan masalah. Perumusan masalah merupaka “organ” penting sebuah penelitian. Dengan perumusan masalah, penelitian menjadi terfokus [...]
Kebijakan Moratorium Remisi dan Pembebasan Bersyarat: Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia
Kebijakan moratorium atau pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM telah menjadi kontroversi di antara pemerintah dan para anggota parlemen. Kebijakan ini secara khusus dikeluarkan oleh pemerintah memang ditujukan untuk narapidana kasus – kasus tertentu yaitu Korupsi, Terorisme, dan Narkotika. Terlepas dari motif yang melatar belakangi pengetatan pemberian remisi [...]
Delik Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia
Oleh: Ifdhal Kasim Pengantar Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menompang jalan dan bekerjanya demokrasi. Sulit membayangkan sistem demokrasi bisa bekerja tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, sikap, dan berekspresi. Dalam kaitannya dengan hal ini, relevan diketengahkan disini pendapat Lord Steyn yang menyatakan: ”Freedom of expression is, of course, intrinsically [...]
Peluncuran Program Diskusi Online Tentang Hukum #diktum
Peluncuran Program Diskusi Online Tentang Hukum #diktum Kerjasama antara ICJR – ICT Watch – dengerinradio.com Jakarta, 19 Januari 2012 Kemajuan teknologi terus berkembang pesat seiring kemajuan peradaban masyarakat. Akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan memperoleh dan menyampaikan informasi, serta media berekspresi semakin mudah untuk terpenuhi. Video dan Radio streaming, merupakan salah satu ragam jenis media yang [...]
Mengadili Anak Si Pencuri Sandal Jepit, Menghilangkan Hak Sipil dan Politik si Anak
Surat dari Poltangan – Proses peradilan untuk AAL, bocah yang disangka mencuri sandal milik anggota Kepolisian di Polda Sulawesi Tengah menyedot dan menyentak rasa keadilan umum. Bagaimana tidak sandal yang tak seberapa harganya itu harus ditebus oleh si Anak dengan proses peradilan yang lama dan melelahkan. Hukumonline melaporkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah, [...]
MES Vs Negara Republik Indonesia
Ringkasan Kasus Posisi: Putusan ini adalah Putusan Mahkamah Agung atas perkara pidana dengan Terdakwa MES (40 tahun) dengan Perkara No 2570 K/Pid.Sus/2010. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
www.icjr.or.id | Creative Commons CC-BY-NC-SA 3.0.