Publikasi
JS Vs. Negara Republik Indonesia
Kasus Posisi Kasus ini berawal dari Terdakwa JS bertempat tinggal di Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2009, TbS (isteri Terdakwa) bertengkar mulut dengan TbM dan BP anak TbM. Lalu TbS mengucapkan kata-kata kepada BP yang berdiri disamping TbM ; “seperti bapakmu, kau pesong, [...]
S Vs. Negara Republik Indonesia
Kasus Posisi Kasus ini berawal ketika terdakwa S yang beralamat di BTN.PEPABRI Blok C No.2 Kel.Lepo-Lepo, Kec.Baruga, Kota Kendari, sedang melintas tempat parkiran kemudian S melihat sepeda motor terlapor parkir tidak pada tempatnya kemudian Lelaki CDR (Security) menegur terlapor kemudian selanjutnya terlapor memindahkan motornya ketempat parkiran blok C. Namun terlapor masih memarkir motornya tidak sesuai [...]
Utamakan Pendekatan Persuasif Sebelum Melakukan Tindakan Represif
Demonstrasi, merupakan salah satu cara menyalurkan aspirasi rakyat yang hingga saat ini dirasa masih efektif dan mampu mempengaruhi para pengambil kebijakan, para pemilik kewenangan, atau penguasa. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) telah menuai banyak penolakan di segala penjuru nusantara. Penolakkan tersebut disuarakan melalui aksi-aksi demonstrasi oleh mahasiswa, buruh, masyarakat sipil, pejabat [...]
Saat Legislasi Tindak Pidana Tidak Lagi Jelas di Rumuskan
Suatu tindakan yang hendak dikriminalisasi mestinya harus dirumuskan dengan jelas dan tegas, sehingga tidak ada keraguan bagi orang yang terkena masalah, sesungguhnya perbuatan manakah yang dilarang menurut UU yang berlaku. Namun salah satu masalah klasik yang terjadi di Indonesia jelas menunjukkan sebaliknya, banyak tindakan yang hendak dikriminalisasi namun justru diatur dengan tidak cukup jelas dan [...]
MS vs. Negara Republik Indonesia
“pemidanaan pada dasarnya bukan merupakan balas dendam ataupun memenjarakan pelaku” (Mahkamah Agung RI Putusan No 1104 K/Pid/2010) Dalam anotasi kali ini, fokus kami adalah pada alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Fokus kami tersebut didasarkan atas keprihatinan kami pada perkembangan di kalangan masyarakat luas yang memiliki persepsi bahwa setiap orang yang melakukan [...]
Nimbun???
Strip ini masih mengusung isu yang sama dengan edisi strip sebelumnya, yaitu mengenai persoalan over kapasitas (overcapacity) yang terjadi di Rutan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pernyataan sikap kami atas permasalahan over kapasitas yang terjadi dihampir seluruh tempat penahanan.
ET vs. Negara Republik Indonesia
Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung No. 38 PK/Pid/2009 adalah putusan terhadap Terdakwa ET (23 tahun) yang berdomisili di Bandung. Oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya akan disebut JPU), Terdakwa telah didakwa secara alternatif atas perbuatan yang disangkakan padanya. Dimana dalam dakwaan dijelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2007 sekitar pukul 21.00 WIB dengan mengendarai [...]
“Naik Terus!!!!”
Jumlah tahanan yang masuk ke Rutan (Rumah Tahanan Negara) tidak sebanding dengan jumlah tahanan yang dibebaskan atau dimutasikan ke Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Sehingga jumlah tahanan yang ada di Rutan, jumlahnya akan meningkat secara terus menerus. Hal inilah kemudian yang menyebabkan Rutan mengalami persoalan overcapacity. Sampai saat ini, belum ada penawar yang tepat untuk mengatasi persoalan [...]
Menghidupkan kembali Tindak Pidana Ringan dalam KUHP
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan induk peraturan hukum pidana positif Indonesia yang secara tegas diberlakukan sejak tahun tahun 1946 melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana indonesia. Pada 1960, Presiden mengeluarkan penetapan melalui Perppu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP. Perubahan yang dimaksud dalam Perppu ini adalah terkait [...]
www.icjr.or.id | Creative Commons CC-BY-NC-SA 3.0.