//

Media Center

This category contains posts

Majelis Hakim Sahkan Bukti Tambahan P11 – P23

JAKARTA—Sidang panel kedua, perkara No. 27/PUU-X/2012, yaitu perkara permohonan pengujian Pasal I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960  tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP Sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang dengan UU No. 1 Tahun 1961 Terhadap UUD 1945 telah berlangsung di ruang sidang pleno, lantai 2, Gedung MK pada Kamis. 19 April 2012. Sidang [...]

ICJR: Polri harus patuhi code of conduct, aksi represif dilarang UU

Berita dari Gresnews Jakarta – Dalam mengemban tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), tiap-tiap anggota Polri harus menjalankannya dengan berlandas pada ketentuan berperilaku petugas penegak hukum atau code of conduct dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Apakah Frasa Dalam Suatu Ketentuan Perundang-undangan Adalah Kewenangan MK?

JAKARTA – Sidang panel pertama permohonan pengujian Pasal I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960  tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP Sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang dengan UU No. 1 Tahun 1961 Terhadap UUD 1945, telah berlangsung Rabu, tanggal 28 Maret 2012 pukul 10.23-10.58 WIB. Dengan Nomor Perkara 27/PUU-X/2012, sidang tersebut beragendakan pemeriksaan permohonan. [...]

Aturan Penahanan Pra-Persidangan Masih Lemah

“Menguji keabsahan penahanan lebih sekadar formalitas. Akibatnya, tempat penahanan overcrowded.“ Penahanan pada prinsipnya merupakan pembatasan hak asasi manusia. Penahanan yang dilakukan polisi dan jaksa tanpa izin pengadilan semakin membuat penahanan sulit dikontrol. Kalaupun ada mekanisme praperadilan, sebagian besar upaya hukum ini tidak berhasil.

Meningkatnya Jumlah Tahanan Memperbesar Anggaran Negara

Jakarta – Problematika klasik yang sampai saat ini masih membelenggu proses pembinaan terhadap tahanan atau narapidana adalah terjadinya overcrowding dan overstaying atau padatnya populasi dalam rumah tahanan (Rutan).Misalnya di Rutan Salemba, yang menampung 2.977 tahanan, padahal kapasitas Rutan tersebut hanya memiliki daya tampung 862 tahanan.Sementara itu, Rutan Cipinang, telah menampung sebanyak 2.695 tahanan yang terdiri [...]

Keterlambatan Proses Adminstrasi, Bumerang bagi Petugas Lapas

Makassar – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) kembali menyelenggarakan diskusi terbatas tentang permasalahan dalam rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) serta praperadilan. Diskusi yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) kali ini diselenggarakan di kota Makassar, bertempat di Hotel Clarion pada hari Kamis, 8 Maret 2012. Acara tersebut merupakan rangkaian FGD yang [...]

Pentingnya Perumusan Masalah dalam Penelitian

JAKARTA – Salah satu etika dalam melakukan penelitian adalah jujur, mengakui, atas  kelemahan penelitian yang dilakukan atau hasil penelitian yang didapatkan. Banyak hal penting yang harus ditentukan pada awal seseorang atau kelompok orang akan melakukan penelitian. Salah satunya adalah menentukan rumusan masalah. Perumusan masalah merupaka “organ” penting sebuah penelitian. Dengan perumusan masalah, penelitian menjadi terfokus [...]

Dengan 100 Sel, Rutan Klas I Medan Menampung 2.769 Orang Tahanan

MEDAN – Salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak negara dalam proses pembinaan terhadap tahanan atau narapidana adalah terjadinya overcrowding atau padatnya populasi dalam rumah tahanan (Rutan). Masalah tersebut juga terjadi pada Rutan-rutan di wilayah Indonesia. Di Medan misalnya, saat ini, Rutan Klas I Medan menampung 2.757 hingga 2.769 orang tahanan, padahal secara keseluruhan, kapasitas [...]

ICJR, WCSC University of Berkeley dan Elsam Melakukan Upaya Pengintegrasian Nilai-nilai HAM di Wilayah Rentan Konflik ke Dalam Kurikulum Pendidikan Aparat Penegak Hukum

Jakarta – Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, ICJR (institute for Criminal Justice Reform) bersama Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) serta WCSC University of Berkeley (Wolrd Crime Studies Center) mengimplementasikan program Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dan Pengarusutamaan HAM di Wilayah Rentan Konflik, dalam konteks in program dilaksanakan di Papua. Ketiga organisasi ini bekerjasama [...]

Jatah Makan Napi Hanya Rp 8.000/Hari

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Jatah makan para narapidana dan tahanan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Penfui Kupang hanya dua kali sehari dengan nilai Rp 8.000. Demikian terungkap dalam diskusi Riset Komprehensif Kebijakan Penahanan dan Praperadilan di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) bekerja sama dengan Open Society Foundation.

Berkas Arsip

Switch to our mobile site