UU 7 Th 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (unduh disini)

UU 21 Th 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (unduh disini)

PP 9 Th 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (unduh disini)

PP No. 24 TH 2008 tentang PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, dan BANTUAN kepada  SAKSI dan KORBAN (unduh disini)

PP No. 2 Th 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat (unduh disini)

PP No. 3 Th 2002 tentang KOMPENSASI, RESTITUSI,dan REHABILITASI TERHADAP KORBAN Pelanggaran HAM Yang Berat (unduh disini)

PP No. 9 Th 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (unduh disini)

PP No. 24 Th 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (unduh disini)

UU No. 4 Th 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (unduh disini)

UU No. 15 Th 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (unduh disini)

UU No. 15 Th 2003 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.1 Th 2002 (unduh disini)

UU No. 21 Th 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (unduh disini)

UU No. 23 Th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (unduh disini)

UU No. 26 Th 2000 tentang Pengadilan HAM (unduh disini)

UU No. 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (unduh disini)

UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (unduh disini)

PERATURAN PEMERINTAH

PP 31 th 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (unduh disini)

PP 32 th 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (unduh disini)

PP 57 th 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (unduh disini)

PP 58 th 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (unduh disini)

PP 137 th 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa  (unduh disini)

KEPUTUSAN PRESIDEN

Kepres 174 Th 1999 tentang Remisi (unduh disini)

PENETAPAN PRESIDEN

Penpres No.2 Th 1964 tentang Pelaksnaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dan Militer (unduh disini)

PERATURAN MENTERI

Permen  1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tatib Rutan (unduh disini)

KEPUTUSAN  MENTERI

Kepmen Th 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan (unduh disini)

Kepmen Th 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rutan Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (unduh disini)

Kepmen Th 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah (unduh disini)

Kepmen Th 1990 tentang Dana Penunjang Narapidana dan Insentif Karya Narapidana (unduh disini)

Kepmen Th 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan (unduh disini)

Kepmen Th 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana (unduh disini)

Kepmen Th 1991 tentang Petunjuk Pemindahan Narapidana Anak dan Tahanan (unduh disini)

Kepmen Th 1991 tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A Dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana (unduh disini)

Kepmen Th 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas (unduh disini)

Kepmen Th 1999 tentang Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (unduh disini)

Kepmen Th 1999 tentang Pelaksanaan Kepres No.174 Th 1999 tentang Remisi (unduh disini)

Kepmen Th 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus Pada Hari Natal Th 1999 Dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syahwal 1420 H Th 2000 (unduh disini)

Kepmen Th 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana (unduh disini)

Kepmen Th 2000 tentang Tata Cara Permohonan Pengajuan Remisi Pengajuan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara (unduh disini)

Kepmen Th 2001 tentang Remisi Khusus Yang Tertunda Dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan (unduh disini)

kepmen Th 2003 tentang Pola Bangunan unit Pelaksana Tehknis Pemasyarakatan (unduh disini)

Kepmenkeh Th 1983 tentang Penetapan Lapas Tertentu Sebagai Rutan (unduh disini)

Kepmenkeh Th 1997 tentang Perubahan Kepmenkeh Orta Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (unduh disini)

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

SKB MenKeh MenKeu Th 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera di RUTAN Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (unduh disini)

SKB Th 1984 tentang Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana Serta Rehabilitasi (unduh disini)

SKB Th 1985 tentang Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Tenaga Kerja Industrial Dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana (unduh disini)

SKB Th 1987 tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di RUTAN dan LAPAS (unduh disini)

KEPUTUSAN DITJEN PEMASYARAKATAN

Kepditjen Th 1992 Petunjuk Pelaksnaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (unduh disini)

SURAT EDARAN DITJEN PEMASYARAKATAN

SE 1992 tentang Syarat Tambahan Asimilasi Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat (unduh disini)

SE 1994 tentang Syarat Subtanstif Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas (unduh disini)

SE 1999 Peningkatan Pemberian Pembebasan Bersyarat (unduh disini)

SE 2004 tentang Bebas Peredaran Uang (unduh disini)

SE ditjen 1997 tentang Hari atau Tanggal Dimulainya Pidana Dijalankan Dalam Kaitannya Perhitungan Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi) (unduh disini)

SE ditjen 2001 tentang Penjelasan Remisi Khusus Yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan (unduh disini)

Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebuah Pemetaan Awal (diterbitkan oleh ICW, ICJR, dan Koalisi Perlindungan Saksi, Maret 2007)

Penerbitan position paper ini dimaksudkan untuk mencermati berbagai kendala kelembagaan dan mencari jalan keluar dalam bentuk rekomendasi umum yang ditujukan kepada para pihak yang nantinya akan bertanggungjawab atas pelaksnaan UU Perlindungan Saksi dan Korban (khususnya pemerintah dan anggota LPSK).  Dari pemetaan ini diharapkan dapat diambil sikap dan tentunya dapat meminimalisir berbagai kelemahan yang ada dalam UU. perlindungan Saki dan Korban.  Sekaligus, mendorong agar LPSK dapat bekerja efektif, berdaya, dan berguna bagi upaya perlindungan saksi dan korban.

Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban

Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia, sebuah Kajian Awal (diterbitkan oleh ICW, ICJR, dan Koalisi Perlindungan Saksi, Maret 2007)

Tujuan utama penerbitan seri position paper mengenai perlindungan saksi dan koban adalah memberikan informasi kepada publik secara luas mengenai kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.  Salah satu rumusan dalam UU yang memeliki kelemahan mendasar adalah mengenai kompensasi dan restitusi.  Paper position ini menguraikan kelemahan mendasar dari mulai aspek definisi, rumusan pasal, hingga problem proseduralnya terkait dengan pelaksnaan mpemberian kompensasi dan restitusi.  Sebagai naskah advokasi, paper position ini telah disebarluaskan kepada semua pihak yang memiliki perhatian terhadap tema perlindunagn saksi dan korban.

Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban

Pemberian Bantuan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebuah Observasi Awal (diterbitkan oleh ICW, ICJR, dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Maret 2007)

Seri Position Paper iniditerbitkan untuk mengkritisi kelemahan-kelemahan yang mendasar yang terdapat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.  Kelemahan mendasar yang terdapat dalam UU tersebut adalah mengenai pemberian bantuan.   Dalam position paper ini diuraikan mengenai kelemahan subsanti f dari rumusan pasal dalam UU mengenai bab pemberian bantuan yang dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap konteks implementasinya dimasa mendatang.  Sebagai naskah advokasi, position paper ini telah disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan terkait dengan perlindungan saksi dan korban serta khusunya bagi penegak hukum dan kalangan pengambil kebijakan.

Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Prosedur Pemberian Kompensasi dan Restitusi (diterbitkan oleh ICW, ICJR, dan Koalisi perlindungan Saksi, Desember 2007)

Pemberian Kompensasi dan Restitusi dalam UU Nomor 13 tahun 2006 merupakan salah satu bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada korban melalaui LPSK. Naskah ini disusun sebagai naskah RPP alternatif yang merupakan usulan inisitatif dari masyarakat.  Apa yang dihasilkan dalam naskah ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi tikm penyusun RPP tentang Prosedur Kompensasi dan Restitusi.

Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/ atau Korban (diterbitkan ICW, ICJR, dan Koalisi Perlindungan Saksi, Desember 2007)

Pemberian Bantuan bagi saksi dan/ atau korban dalam praktik hukum di Indonesia merupakan hal baru. Melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban terlembagakan sebagai salah satu fungsi dan tugas LPSK.  Naskah ini disusun dalam rangka memberikan dasar-dasar pemikiran dan konseptual bagi penyusunan RPP tentang Pemberian Bantuan.  Nasakah ini memberikan arahan mengenai materi-materi apa saja yang akan diatur dan dimuat dalam peraturan pemerintah, yang diharapkan akan memberikan landasan operasional yang jelas dan rinci bagi pelaksnaan pemberian bantuan sesuai dengan apa yang diperintahkan UU No 13 tahun 2006.

Naskah Akademis dan RPP mengenai Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan bagi Saksi dan Korban disusun sebagai sutau usul inisitaif masyarakat pada saat pemerintah sedang menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kompensasi, resitusi dan Pemberian Bantuan.  Rumusan pokok-pokok pikiran dan rumusan pasal-pasal dalam RPP versi usul inisiatif masyarakat ini dirancang untuk menutupi kelemahan-kelemahan baik substansial maupun prosedural yang ada pada UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  Dokumen ini telah diserahkan kepada Ditjen Peraturan Perundang-undangan sebagai lembaga yang menggodok naskah RPP.